Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mulai memungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 dari pedagang online yang berjualan melalui marketplace sejak 1 Oktober 2026. Kebijakan ini diterapkan setelah mengalami tiga kali penundaan oleh Menteri Keuangan ke-30, Purbaya Yudhi Sadewa.

Untuk melaksanakan pemungutan tersebut, Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menerbitkan keputusan pada 24 September yang berisi penunjukan empat Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) sebagai pihak pemungut pajak.

Keempat perusahaan yang ditunjuk adalah PT Shopee International Indonesia, PT Global Digital Niaga Tbk, PT Tokopedia, dan PT Ecart Webportal Indonesia.

Tiga Pertimbangan Penerapan Pemungutan Pajak

Bimo menjelaskan bahwa keputusan pemerintah untuk mulai memungut PPh Pasal 22 melalui marketplace pada 1 Oktober didasarkan pada tiga pertimbangan.

Pertama, hasil evaluasi DJP terhadap kesiapan sistem di masing-masing marketplace. Berdasarkan evaluasi tersebut, DJP menyimpulkan bahwa marketplace telah siap melakukan pemungutan PPh Pasal 22 dari pedagang online yang berjualan melalui platform mereka mulai 1 Oktober.

“Pemerintah sebelumnya telah memberikan waktu penyesuaian dengan mempertimbangkan berbagai aspek. Dalam perkembangannya, berdasarkan hasil evaluasi dan kesiapan implementasi, pemungutan PPh Pasal 22 melalui marketplace mulai dilaksanakan pada 1 Oktober 2026. Kami akan terus memastikan pelaksanaannya berjalan dengan baik serta memberikan kepastian dan kemudahan bagi para pedagang,” ujar Bimo dalam pernyataannya pada Kamis (1/10).

Kedua, hasil dialog antara DJP dan pihak marketplace. Dari dialog tersebut, DJP memperoleh kepastian bahwa marketplace telah siap melakukan pemungutan PPh Pasal 22 dari pedagang online.

Ketiga, kondisi ekonomi dan masyarakat. DJP menilai bahwa kondisi ekonomi dan masyarakat saat ini cukup kondusif dan mendukung pelaksanaan pemungutan PPh Pasal 22 bagi pedagang online.

Tarif PPh Pasal 22 bagi Pedagang Online

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 tentang Penunjukan Pihak Lain sebagai Pemungut Pajak Penghasilan serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan yang Dipungut oleh Pihak Lain atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pedagang Dalam Negeri dengan Mekanisme Perdagangan melalui Sistem Elektronik, tarif PPh Pasal 22 yang dipungut adalah sebesar 0,5% dari peredaran bruto atau omzet pedagang online. Tarif tersebut tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

Pemungutan pajak dilakukan melalui mekanisme transaksi di marketplace dan berlaku bagi pedagang dengan omzet di atas Rp500 juta hingga Rp4,8 miliar per tahun. Sementara itu, pedagang dengan omzet di bawah Rp500 juta tidak dikenai PPh Pasal 22 sepanjang telah menyampaikan surat pernyataan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tujuan Pelibatan Marketplace dalam Pemungutan Pajak

Pelibatan marketplace sebagai pemungut pajak bertujuan memperkuat pengawasan terhadap aktivitas ekonomi digital.

Kebijakan ini diharapkan dapat menutup celah shadow economy, khususnya yang berasal dari pedagang online yang belum memenuhi kewajiban perpajakan.

Kondisi tersebut dapat terjadi akibat kurangnya pemahaman mengenai kewajiban perpajakan maupun keengganan menghadapi proses administratif yang dianggap rumit.

Dengan melibatkan marketplace sebagai pihak pemungut pajak, kebijakan ini diharapkan dapat mendorong kepatuhan pajak secara proporsional serta memastikan kontribusi perpajakan mencerminkan kapasitas usaha secara nyata.