Dirjen Pajak Ungkap Kendala dalam Pemajakan Aset Kripto

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Bimo Wijayanto, menyampaikan bahwaDirektorat Jenderal Pajak (DJP) masih menghadapi sejumlah hambatan dalam memajaki asetkripto.

Keterbatasan Visibilitas Data

Tantangan pertama berkaitan dengan visibilitas data. Bimo menyebutkan bahwa 44 persenvolume perdagangan kripto di Indonesia berlangsung di bursa terdesentralisasi (decentralized exchange), yakni bursa peer to peer berbasis smart contract yang memanfaatkan teknologiblockchain tanpa perantara maupun otoritas pusat. Angka tersebut jauh lebih tinggidibandingkan perdagangan kripto global yang hanya sebesar 28 persen. Selain itu, banyakaktivitas perdagangan kripto yang dilakukan di luar negeri, sehingga informasi yang diperlukan untuk menetapkan dasar pengenaan pajak tidak tersedia.

“Jadi, kondisi di tingkat lokal kita lebih kompleks dibandingkan kondisi global terkaitperdagangan terdesentralisasi. Ini membuat pemungutan pajak menjadi jauh lebih sulit,” ujarnya dalam seminar Pajak Internasional bertajuk Taxes, Digital Economy and Cryptoassets, Kamis (15/10). 

Aktivitas Lintas Negara

Tantangan kedua adalah aktivitas perdagangan kripto yang kerap berlangsung lintas negara(cross-border). Menurut Bimo, kondisi ini memudahkan pengguna atau investor kripto untukberalih ke platform luar negeri guna menghindari pungutan pajak. Pemungutan pajak padaplatform asing saat ini belum sepenuhnya efektif, sehingga perpindahan tersebut membuatupaya pengejaran pajak kripto menjadi lebih sulit.

Perubahan Rezim

Pengenaan pajak kripto juga menghadapi tantangan akibat perubahan rezim kripto di Indonesia. Bimo menjelaskan bahwa ketika pemerintah mulai memberlakukan pajak kriptopada 2022, kripto masih dikategorikan sebagai komoditas. Dengan demikian, kriptodiperlakukan sebagai barang kena pajak (BKP) yang dikenai pajak pertambahan nilai (PPN) dengan tarif 0,11 persen apabila transaksi dilakukan melalui Bappebti dan 0,22 persen apabiladilakukan di luar lembaga tersebut. Transaksi kripto juga dikenai PPh Pasal 22 yang bersifatfinal dengan tarif 0,1 persen apabila dilakukan melalui Bappebti dan 0,2 persen apabila di luar lembaga tersebut.

Namun, pada Januari 2025 terjadi perubahan rezim yang ditandai dengan peralihanpengawasan perdagangan kripto dari Bappebti ke OJK. Kripto kemudian ditetapkan sebagaiaset keuangan digital. Perubahan ini membuat kripto tidak lagi dikategorikan sebagaikomoditas, sehingga pembelinya tidak lagi dikenai maupun membayar PPN. Pungutan hanyadapat dikenakan melalui PPh final sebesar 0,21 persen dari nilai transaksi di platform domestik berizin dan 1 persen apabila melalui platform asing. 

“Tarifnya sangat rendah,” kata Bimo.

Penerimaan Pajak Kripto

Di tengah berbagai tantangan tersebut, pemerintah masih berhasil mengumpulkan pajakkripto sebesar Rp2,15 triliun selama periode 2022 hingga 2026, dengan rincian sebagaiberikut:

• 2022: Rp246,45 miliar
• 2023: Rp220,83 miliar
• 2024: Rp620,38 miliar
• 2025: Rp796,73 miliar
• 2026 (hingga Agustus): Rp268,95 miliar

“Angka ini mencakup pajak yang dibayarkan oleh pelaku usaha kripto beserta karyawannya. Apakah jumlah ini signifikan atau tidak? Tentu saja, kita perlu melakukan analisis tolok ukuruntuk menilainya,” ujarnya.