Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menargetkan penerimaan sebesar Rp806 triliun dari Wajib Pajak yang teradministrasi pada Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar (Kanwil DJP WPB) pada 2026. Target tersebut akan dikejar melalui kombinasi pengawasan, peningkatan transparansi data, serta pendekatan cooperative compliance dalam membangun hubungan yang lebih kolaboratif dengan Wajib Pajak.

Target Rp806 triliun tersebut meningkat sekitar Rp117,3 triliun atau 17% dibandingkan target sebelumnya yang sebesar Rp688,77 triliun. Dengan besaran tersebut, penerimaan dari Wajib Pajak Besar menjadi salah satu komponen penting dalam pencapaian target penerimaan pajak nasional tahun ini.

Di tengah peningkatan target tersebut, DJP menekankan bahwa optimalisasi penerimaan tidak dilakukan semata-mata melalui pendekatan penagihan atau pengawasan. Otoritas pajak justru mendorong pendekatan yang mengedepankan komunikasi, transparansi, dan kepatuhan sukarela dari Wajib Pajak.

Mengedepankan Cooperative Compliance
Kepala Kanwil DJP Wajib Pajak Besar Dasto Ledianto mengatakan, DJP akan menerapkan sejumlah strategi untuk mengejar target penerimaan pajak sebesar Rp806 triliun dari Wajib Pajak Besar. Salah satu strategi yang akan dikedepankan adalah pendekatan persuasif melalui cooperative compliance.

Dasto menegaskan bahwa meskipun target penerimaan dari Wajib Pajak Besar cukup besar, pencapaiannya tidak mengejar target secara buta. Sebaliknya, ia mendorong jajarannya untuk mengedepankan pendekatan cooperative compliance dalam upaya mencapai target tersebut.

Untuk mendukung pendekatan tersebut, Kanwil DJP Wajib Pajak Besar bersama KPP Wajib Pajak Besar Tiga dan KPP Wajib Pajak Besar menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) pada Rabu (19/8).

Forum yang mengangkat tema “Fasilitas Nilai Buku, Tax Control Framework, dan Kuasa Wajib Pajak, Jembatan Bagi Restrukturisasi Usaha dan Kepatuhan Wajib Pajak” tersebut dihadiri oleh 55 pimpinan Wajib Pajak Besar, BUMN strategis, dan Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI).

Forum tersebut bertujuan menegaskan komitmen DJP dalam mendukung program streamlining BUMN melalui penyediaan fasilitas perpajakan yang pasti dan transparan. Di saat yang sama, DJP mendorong agar target penerimaan negara sebesar Rp806 triliun dapat dicapai melalui hubungan kemitraan yang kooperatif dan saling percaya.

Dasto berharap hubungan kemitraan tersebut dapat mendorong Wajib Pajak untuk menyampaikan kewajiban perpajakannya secara transparan. Dengan demikian, kemitraan antara DJP dan Wajib Pajak dapat berjalan dengan baik sekaligus mendukung pencapaian target penerimaan negara.

Selain pendekatan persuasif, DJP juga akan membangun sinergi dengan meningkatkan transparansi data guna mendukung pencapaian target penerimaan pajak dari Wajib Pajak Besar.