Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka resmi dilantik jadi presiden dan wakil presiden 2024-2029. Sejumlah janji mulai mereka lakukan. Salah satunya, membentuk sejumlah badan untuk menunjang pelaksanaan janji kampanye mereka. Tercatat badan yang sudah mulai terbentuk.

Badan Gizi Nasional untuk melaksanakan Program Makan Bergizi Gratis. Ada juga Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara. Badan tersebut sudah memiliki kepala. Untuk Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, kepalanya Budiman Sudjatmiko.

Sementara untuk Badan Pengelola Investasi Daya Anagata dikepalai Muliaman Hadad. Kepala badan itu sudah dilantik Selasa (22/10). Tapi, tidak ada Badan Penerimaan Negara. Padahal Badan Penerimaan Negara dijanjikan Prabowo saat kampanye Pilpres lalu. Badan rencananya dibentuk untuk mengerek rasio pajak dari yang saat ini hanya 10 persen menjadi 23 persen. Badan juga dibentuk untuk mengerek penerimaan pajak.

Lalu jadikah badan itu dibentuk?

Ada indikasi badan itu batal atau tidak jadi dibentuk.

1.  Penunjukan Sri Mulyani menjadi menteri keuangan
   • Sri Mulyani selama ini memang cukup getol menolak pembentukan Badan Penerimaan Negara
   • Sri Mulyani diketahui getol menolak pemisahan DJP dan Ditjen Bea Cukai dengan Kementerian Keuangan
   • Dalih Sri Mulyani, penerimaan negara merupakan bagian tak terpisahkan dari pengelolaan fiskal negara secara keseluruhan
2. Penunjukan 3 Wakil Menteri Keuangan
   • Prabowo menunjuk 3 wakil menteri keuangan untuk mendampingi Sri Mulyani; Thomas Djiwandono, Anggito Abimanyu, Suahasil Nazara
   • Usai dipanggil Prabowo awal pekan lalu, Anggito bersuara soal rencana pembentukan Badan Penerimaan Negara
   • Menurutnya, pembentukan belum menjadi pembicaraan dan masih perlu digodok
   • Karena belum digodok, pemerintah akan mengoptimalkan strategi terlebih dulu untuk menggenjot penerimaan pajak
3. Pernyataan Pengusaha Muda Pendukung Prabowo-Gibran
   Ketua Relawan Pengusaha Muda Nasional yang merupakan pendukung Prabowo-Gibran Anggawira mengatakan pembentukan Badan Penerimaan Negara belum jadi dilakukan dengan beberapa pertimbangan;
   • Kompleksitas pembentukan karena harus menggabungkan fungsi perpajakan, dan bea cukai yang dikhawatirkan akan mengganggu kinerja penerimaan negara
   • Tantangan dan juga gejolak ekonomi yang menimpa sejumlah negara belakangan ini. Pembentukan dikhawatirkan bisa mengganggu stabilitas fiskal dan penerimaan negara
   • Efektifitas kerja Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai yang sampai saat ini masih bagus