Pemerintah Siapkan Tiga Insentif Pajak untuk Masyarakat

Pemerintah menyiapkan sejumlah insentif pajak bagi masyarakat untuk mendorong perekonomian dalam negeri. Insentif tersebut diumumkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto setelah rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto pada Rabu (30/9).

1. Pengurangan PPh Pasal 21 bagi Pekerja Bergaji di Bawah Rp 10 Juta

Insentif pertama berupa pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 bagi pekerja dengan gaji di bawah Rp10 juta. Insentif ini ditargetkan kepada 7,5 juta pekerja. Airlangga menyampaikan bahwa pengurangan PPh Pasal 21 tersebut tidak hanya berlaku pada tahun ini, tetapi juga akan dilanjutkan pada tahun depan. Selain itu, sasaran penerima insentif akan diperluas. Jika sebelumnya hanya berlaku bagi pekerja di sektor padat karya dan pariwisata, ke depannya insentif ini direncanakan mencakup seluruh sektor, sepanjang pekerja memiliki gaji di bawah Rp10 juta.

2. PPN Ditanggung Pemerintah untuk Pembelian Rumah di Bawah Rp2 Miliar

Insentif kedua berupa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang ditanggung pemerintah atas pembelian rumah dengan harga di bawah Rp2 miliar. Airlangga mengatakan bahwa kebijakan PPN ditanggung pemerintah untuk pembelian rumah dengan harga tersebut telah diterapkan pada tahun ini dan direncanakan berlanjut pada 2027.

3. Rencana Kenaikan Batas Penghasilan Tidak Kena Pajak

Insentif ketiga berupa rencana kenaikan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Kebijakan ini direncanakan menyasar masyarakat dengan penghasilan setara Upah Minimum Provinsi (UMP).

Airlangga menjelaskan bahwa penyesuaian batas penghasilan yang dikenakan pajak nantinya akan dihitung dengan mempertimbangkan tingkat inflasi. Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Juda Agung dalam konferensi pers APBN KiTa pada Jumat (9/10) menyampaikan bahwa pemerintah masih melakukan kajian mendalam terkait rencana kenaikan batas PTKP tersebut.

Kajian dilakukan dengan mempertimbangkan potensi dampak kebijakan terhadap daya beli masyarakat serta penerimaan pajak. Juda menambahkan bahwa pemerintah masih mencari titik optimal dalam menentukan kenaikan batas PTKP.