Perombakan pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang dilakukan Purbaya Yudhi Sadewa sebelum dicopot dari jabatannya sebagai Menteri Keuangan oleh Presiden Prabowo Subianto pada Senin (14/9) lalu menuai persoalan.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan, perombakan yang dilakukan Purbaya pada Kamis (10/9) lalu bermasalah, salah satunya dari sisi prosedur. Menurutnya, rotasi pejabat tersebut sejatinya merupakan usulan dari DJP. Namun dalam pelaksanaannya, terdapat prosedur yang dilewati oleh Purbaya saat merombak pejabat di berbagai tingkatan, mulai dari pimpinan tinggi pratama, administrator, pengawas, fungsional, hingga unit organisasi di lingkungan DJP.

Prosedur yang dilewati tersebut berkaitan dengan proses assessment talent management. Akibatnya, Bimo menyebut muncul nama-nama pejabat baru yang dinilai tidak memenuhi persyaratan dalam hasil perombakan tersebut.

Atas persoalan itu, Bimo meminta Menteri Keuangan Suahasil Nazara untuk meninjau ulang dan membatalkan perombakan pejabat yang dilakukan pada masa kepemimpinan Purbaya.

Bimo khawatir apabila pembatalan tidak dilakukan, kondisi tersebut dapat menurunkan motivasi pegawai atau pejabat DJP yang telah mengikuti proses asesmen, ujian, dan talent management. Hal ini dikhawatirkan turut menggerus kinerja mereka.

Alasan Purbaya Melakukan Perombakan

Purbaya melakukan rotasi besar-besaran terhadap pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan termasuk DJP, pada Kamis (10/9) lalu. Perombakan tersebut berdampak pada 50 pegawai level eselon II dan 350 pegawai level eselon III.

Purbaya mengatakan, rotasi dilakukan sebagai bentuk penyegaran organisasi. Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya agar organisasi dapat terus bergerak, beradaptasi, dan meningkatkan kinerjanya.

“Pelantikan bukan sekedar pergantian posisi atau tempat kerja. Ini merupakan bagian dari proses organisasi untuk memastikan Kemenkeu terus bergerak, beradaptasi dan bekerja semakin baik,” katanya saat pelantikan pejabat hasil perombakan tersebut.

Purbaya juga mengklaim bahwa pejabat baru yang ditunjuk melalui rotasi tersebut telah dipilih berdasarkan kemampuan dan profesionalisme masing-masing.

Respons Suahasil atas Permintaan Pembatalan

Menanggapi permintaan Bimo untuk membatalkan hasil rotasi pejabat tersebut, Suahasil belum memberikan keputusan secara tegas. Ia mengatakan akan berdiskusi terlebih dahulu dengan para pejabat eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan untuk menentukan langkah yang akan diambil.

“Saya masing menunggu teman-teman seluruh unit eselon I karena yang namanya penunjukan pejabat itu ada jenjang-jenjangnya,” katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (16/9).

Suahasil berharap keputusan yang nantinya diambil dapat tetap menjaga sinergi antar pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan.