DJP Terbitkan Aturan Baru, Sanksi Administrasi Pajak dapat Dikurangi hingga Dihapus
- November 16, 2026
- Posted by: Bella Rachmafanny
- Category: Tax News
Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Bimo Wijayanto, menerbitkan Keputusan Dirjen Pajak Nomor 239 Tahun 2026 tentang Kebijakan Perpajakan Sehubungan dengan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi. Beleid yang ditandatangani pada Kamis (8/10) ini memuat sejumlah poin penting, salah satunya pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi kepada wajib pajak.
Sanksi yang dapat Dikurangi atau Dihapus
Wajib pajak berhak memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi atas hal-hal berikut:
-
- Sanksi administrasi akibat keterlambatan penyampaian SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2025 dan/atau SPT Masa untuk masa pajak hingga September 2026 berstatus kurang bayar, yang disampaikan pada periode 8 Oktober 2026 hingga 30 Juni 2027. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU KUP, sanksi atas keterlambatan tersebut berupa denda sebesar Rp500 ribu untuk SPT Masa PPN, Rp100 ribu untuk SPT Masa lainnya, Rp1 juta untuk SPT Tahunan PPh wajib pajak badan, dan Rp100 ribu untuk SPT Tahunan PPh wajib pajak orang pribadi;
- Sanksi administrasi akibat pembetulan yang dilakukan wajib pajak atas kemauan sendiri terhadap SPT Tahunan PPh hingga Tahun Pajak 2025 dan/atau SPT Masa hingga masa pajak September 2026 berstatus kurang bayar, yang disampaikan serta dibayar atau disetor pada periode 8 Oktober 2026 hingga 30 Juni 2027;
- Sanksi administrasi akibat keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak terutang dalam SPT Tahunan PPh hingga Tahun Pajak 2025 dan/atau pajak terutang untuk suatu saat atau masa pajak dalam SPT Masa hingga masa pajak September 2026, yang disampaikan serta dibayar atau disetor pada periode 8 Oktober 2026 hingga 30 Juni 2027;
- Sanksi administrasi dalam surat ketetapan pajak, surat ketetapan pajak PBB, atau surat tagihan pajak hasil pemeriksaan yang diterbitkan pada periode 8 Oktober 2026 hingga 30 Juni 2027, dengan syarat pokok pajak terutang terkait dibayar atau disetor paling lambat 30 Juni 2027;
- Sanksi administrasi dalam surat ketetapan pajak, surat ketetapan pajak PBB, surat tagihan pajak, atau surat tagihan pajak PBB yang diterbitkan sebelum 8 Oktober 2026, dengan syarat pokok pajak, utang pajak, dan/atau sebagian dari sanksi administrasi terkait dibayar paling lambat 30 Juni 2027;
- Sanksi administrasi dalam surat tagihan pajak atau surat tagihan pajak PBB yang diterbitkan pada periode 8 Oktober 2026 hingga 30 Juni 2027, dengan syarat pokok pajak terutang, utang pajak, dan/atau sebagian dari sanksi administrasi terkait dibayar paling lambat 30 Juni 2027; dan
- Sanksi administrasi dalam surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atas harta yang belum atau kurang diungkapkan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak. Surat ketetapan tersebut harus diterbitkan pada periode 8 Oktober 2026 hingga 31 Desember 2027, dan pokok pajak terutang terkait dibayar atau disetor paling lambat 31 Desember 2027.
Pengurangan atau penghapusan sanksi ini diberikan apabila wajib pajak mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak paling lambat 1 Oktober 2028.
Besaran Pengurangan Sanksi
Besaran pengurangan sanksi bergantung pada sejumlah ketentuan. Sebagai contoh:
A . Keterlambatan penyampaian SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2025 dan/atau SPT Masa untuk masa pajak hingga September 2026 berstatus kurang bayar yang disampaikan pada periode 8 Oktober 2026 hingga 30 Juni 2027. Pengurangan diberikan sebesar:
-
- 100 persen dari total denda administrasi bagi SPT yang disampaikan pada 8 Oktober 2026 hingga 31 Desember 2026.
- 50 persen dari total denda administrasi bagi SPT yang disampaikan pada 1 Januari 2027 hingga 31 Maret 2027.
- 25 persen dari total denda administrasi bagi SPT yang disampaikan pada 1 April 2027 hingga 30 Juni 2027.
B. Sanksi administrasi akibat pembetulan atas kemauan sendiri terhadap SPT Tahunan PPh hingga Tahun Pajak 2025 dan/atau SPT Masa hingga masa pajak September 2026. Pengurangan diberikan sebesar:
-
- 100 persen bagi pembetulan SPT pada 8 Oktober 2026 hingga 31 Desember 2026.
- 50 persen bagi pembetulan SPT pada 1 Januari 2027 hingga 31 Maret 2027.
- 25 persen bagi pembetulan SPT pada 1 April 2027 hingga 30 Juni 2027.
C. Sanksi administrasi akibat keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak terutang dalam SPT Tahunan PPh hingga Tahun Pajak 2025 dan/atau pajak terutang untuk suatu saat atau masa pajak dalam SPT Masa hingga masa pajak September 2026, yang disampaikan serta dibayar atau disetor pada periode 8 Oktober 2026 hingga 30 Juni 2027. Pengurangan diberikan sebesar:
-
- 100 persen bagi SPT yang disampaikan pada 8 Oktober 2026 hingga 31 Desember 2026.
- 50 persen bagi SPT yang disampaikan pada 1 Januari 2027 hingga 31 Maret 2027.
- 25 persen bagi SPT yang disampaikan pada 1 April 2027 hingga 30 Juni 2027.
D. Sanksi administrasi dalam surat tagihan pajak atau surat tagihan pajak PBB yang diterbitkan pada periode 8 Oktober 2026 hingga 30 Juni 2027, dengan pokok pajak terutang, utang pajak, dan/atau sebagian dari sanksi administrasi terkait dibayar paling lambat 30 Juni 2027. Pengurangan diberikan sebesar:
-
- 100 persen bagi wajib pajak yang melunasi pokok pajak paling lambat 1 bulan setelah surat tagihan pajak diterbitkan, dan tidak melewati 30 Juni 2027.
- 50 persen bagi wajib pajak yang melunasi pokok pajak lebih dari 1 bulan hingga paling lambat 2 bulan setelah surat tagihan pajak diterbitkan, dan tidak melewati 30 Juni 2027.
- 25 persen bagi wajib pajak yang melunasi pokok pajak lebih dari 2 bulan setelah surat tagihan pajak diterbitkan, dan tidak melewati 30 Juni 2027.
E. Sanksi administrasi dalam surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atas harta yang belum atau kurang diungkapkan, sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 196/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak, yang diterbitkan pada periode 8 Oktober 2026 hingga 31 Desember 2027, dengan pokok pajak terutang terkait dibayar atau disetor paling lambat 31 Desember 2027. Pengurangan diberikan sebesar:
-
- 100 persen bagi wajib pajak yang melunasi pokok pajak paling lambat 1 bulan setelah surat ketetapan pajak kurang bayar terkait Program Pengungkapan Sukarela atau surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan diterbitkan, dan tidak melewati 31 Desember 2027.
- 50 persen bagi wajib pajak yang melunasi pokok pajak lebih dari 1 bulan hingga paling lambat 2 bulan setelah surat ketetapan pajak kurang bayar terkait Program Pengungkapan Sukarela atau surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan diterbitkan, dan tidak melewati 31 Desember 2027.
- 25 persen bagi wajib pajak yang melunasi pokok pajak lebih dari 2 bulan setelah surat ketetapan pajak kurang bayar terkait Program Pengungkapan Sukarela atau surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan diterbitkan, dan tidak melewati 31 Desember 2027.
Dalam pertimbangan Keputusan Dirjen Pajak Nomor 239 Tahun 2026, pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi ini dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus mendorong perekonomian nasional.

