Presiden Prabowo Subianto memberikan tiga instruksi penting kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang berkaitan langsung dengan permasalahan perpajakan di Indonesia. Perintah tersebut diungkapkan dalam Mandiri Investment Forum pada pertengahan Februari 2025 dan berfokus pada isu krusial yang telah lama menjadi perhatian publik dan lembaga pengawas, yaitu kebocoran, penggelapan, dan penghindaran pajak.

Tiga Instruksi Utama dari Presiden Prabowo

Dalam pernyataannya, Sri Mulyani mengungkap bahwa Presiden Prabowo memberikan tiga fokus utama yang harus segera ditangani:

1. Mengatasi kebocoran pajak
2. Mengatasi penggelapan pajak
3. Mengatasi penghindaran pajak

Instruksi ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memperbaiki sistem perpajakan nasional. Prabowo menekankan pentingnya optimalisasi penerimaan negara melalui reformasi perpajakan yang menyeluruh dan penggunaan teknologi modern.

Potret Kebocoran Pajak Indonesia

Permasalahan kebocoran pajak bukanlah hal baru. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2019 pernah mengungkap bahwa potensi kebocoran pendapatan negara bisa mencapai Rp2.000 triliun. Saat itu, Komisioner KPK Basaria Panjaitan mengatakan bahwa dari total potensi pendapatan negara sebesar Rp4.000 triliun, hanya setengahnya yang berhasil dikumpulkan oleh negara.

Kebocoran terbesar disebut berasal dari sektor perkebunan sawit. Spesialis Monitoring KPK, Sulistyanto, menyebutkan bahwa dari potensi pajak sebesar Rp40 triliun, hanya Rp2,1 triliun yang berhasil direalisasikan, sehingga terdapat selisih kebocoran mencapai Rp37,9 triliun.

Pernyataan Hashim Djojohadikusumo

Adik Presiden Prabowo, Hashim Djojohadikusumo, pada Oktober 2024 juga menyoroti isu ini. Ia menyebut potensi kebocoran pajak yang terjadi bisa mencapai Rp300 triliun per tahun. Ia menuding bahwa terdapat sekitar 300 pengusaha besar yang enggan memenuhi kewajiban mereka sebagai wajib pajak, dan inilah yang memperparah kebocoran tersebut.

Pernyataan ini memperkuat urgensi bagi pemerintah untuk memperketat pengawasan dan penegakan hukum terhadap para pengemplang pajak.

Implementasi Sistem Coretax

Sebagai respons terhadap instruksi Presiden Prabowo, Sri Mulyani melalui Kementerian Keuangan bersama Direktorat Jenderal Pajak terus mendorong reformasi sistem administrasi perpajakan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah menerapkan sistem perpajakan digital bernama Coretax.

Sistem ini mulai digunakan secara resmi sejak 1 Januari 2025 dan diklaim mampu mempermudah proses pengumpulan pajak, serta meningkatkan akurasi data wajib pajak. Melalui digitalisasi ini, pemerintah menargetkan tambahan penerimaan pajak hingga Rp1.500 triliun.

Namun, Sri Mulyani mengakui bahwa implementasi Coretax masih menghadapi banyak tantangan, termasuk gangguan teknis dan kompleksitas data. Dengan lebih dari 8 miliar transaksi yang harus diolah, sistem ini masih memerlukan pembenahan agar dapat berfungsi secara maksimal.

Harapan dan Tantangan ke Depan

Dengan penerapan sistem yang lebih modern serta komitmen dari pucuk pimpinan negara, diharapkan perbaikan sistem perpajakan dapat berjalan secara efektif. Fokus keyword “wajib pajak” menjadi sentral dalam perbaikan ini, karena pada akhirnya keberhasilan sistem pajak bergantung pada kepatuhan dan kontribusi para pelaku usaha dan individu sebagai wajib pajak.

Instruksi langsung dari Presiden Prabowo memberikan sinyal kuat bahwa pemerintah tidak akan mentolerir praktik penghindaran dan penggelapan pajak. Namun, ini tidak cukup tanpa kerja sama lintas sektor, mulai dari reformasi birokrasi, peningkatan kapasitas SDM, hingga edukasi kepada masyarakat soal pentingnya pajak dalam pembangunan nasional.

Penutup

Pajak merupakan tulang punggung dari pembiayaan negara. Dengan mengurangi kebocoran dan meningkatkan kepatuhan para wajib pajak, Indonesia bisa memiliki ruang fiskal yang lebih kuat untuk membiayai pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

Lima kali penyebutan fokus keyword “wajib pajak” dalam konten ini menekankan pentingnya peran mereka dalam sistem perpajakan nasional. Diharapkan, dengan kolaborasi yang solid antara pemerintah dan masyarakat, instruksi Presiden Prabowo dapat diwujudkan demi terciptanya sistem pajak yang adil, efisien, dan transparan.