Dalam rangka mengoptimalkan penerimaan negara pada tahun 2025, Sri Mulyani, Menteri Keuangan Republik Indonesia, telah meluncurkan program strategis yang disebut Joint Program. Inisiatif ini menjadi langkah konkret pemerintah untuk menjawab tantangan rasio perpajakan nasional yang masih rendah serta sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

Apa Itu Joint Program?

Joint Program merupakan program kolaboratif yang melibatkan beberapa unit kerja strategis di lingkungan Kementerian Keuangan. Tujuan utamanya adalah meningkatkan efektivitas dalam pengumpulan penerimaan negara melalui sinergi lintas lembaga. Dengan pendekatan terintegrasi ini, pemerintah berharap potensi penerimaan dapat direalisasikan secara optimal.

Menurut pernyataan Sri Mulyani, program ini akan menciptakan landasan fiskal yang lebih berkelanjutan dengan memperkuat kerja sama antar-direktorat dan lembaga di bawah naungan kementerian yang ia pimpin.

Lembaga yang Terlibat dalam Joint Program

Pelaksanaan Joint Program tidak dilakukan secara parsial, tetapi melibatkan sejumlah direktorat dan badan strategis, antara lain:

• Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

• Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC)

• Direktorat Jenderal Anggaran (DJA)

• Lembaga National Single Window (LNSW)

• Badan Kebijakan Fiskal (BKF)

• Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan

Kolaborasi ini diharapkan mampu menciptakan sistem koordinasi yang lebih efisien dalam pengawasan, analisis, hingga penegakan regulasi perpajakan dan kepabeanan.

Fokus dan Strategi Pelaksanaan Joint Program

Dalam akun media sosialnya, Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu mengungkapkan bahwa Joint Program akan menitikberatkan pada tiga fokus utama:

1. Joint Operation Analysis
   Proses analisis bersama yang dilakukan antar-unit untuk memetakan potensi pajak dan mengidentifikasi sektor-sektor yang belum tergarap secara maksimal.

2. Audit dan Pengawasan Penerimaan Negara
   Penguatan aktivitas audit terhadap wajib pajak dan entitas bisnis untuk mencegah kebocoran penerimaan, serta memastikan kepatuhan pajak meningkat secara signifikan.

3. Kebijakan Penerimaan Negara di Sektor Transaksi Digital dan SDA
   Penyusunan kebijakan fiskal yang relevan terhadap pertumbuhan ekonomi digital dan eksplorasi sumber daya alam (SDA), guna memastikan kontribusinya terhadap kas negara.

Sri Mulyani menegaskan bahwa kolaborasi ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga akan berlandaskan pada penggunaan data dan teknologi canggih untuk mendukung pengambilan keputusan yang cepat dan akurat.

Strategi Tambahan untuk Menggenjot Penerimaan Negara

Selain Joint Program, Kementerian Keuangan di bawah kepemimpinan Sri Mulyani juga merancang beberapa strategi tambahan guna memperkuat arus penerimaan negara. Beberapa di antaranya adalah:

• Pengawasan Terhadap 2.000 Wajib Pajak Potensial
  Ditjen Pajak akan mengintensifkan pengawasan dan pemeriksaan terhadap ribuan wajib pajak yang dianggap berpotensi menyumbang penerimaan besar namun belum optimal dalam kewajibannya.

• Digitalisasi Sistem Pajak dan Kepabeanan
  Upaya digitalisasi sistem bertujuan mengurangi celah penyelundupan dan meningkatkan efisiensi pelaporan serta pembayaran pajak.

• Intensifikasi Pajak dari Komoditas Unggulan
  Pemerintah akan fokus pada sektor sumber daya alam seperti batu bara, nikel, timah, bauksit, dan sawit sebagai sumber penerimaan negara yang signifikan.

• Peningkatan PNBP dari Layanan Premium
  Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) akan ditingkatkan dari layanan kepada masyarakat kelas menengah ke atas, termasuk layanan di sektor imigrasi, kepolisian, dan perhubungan.

Langkah-langkah ini menjadi pelengkap dari Joint Program, dan diharapkan mampu meningkatkan kapasitas fiskal negara secara keseluruhan.

Tantangan dan Harapan

Meski strategi telah dirancang dengan matang, pelaksanaan program ini tentu akan menghadapi berbagai tantangan. Tantangan tersebut termasuk kompleksitas sistem perpajakan, kurangnya kepatuhan pajak di kalangan pengusaha besar, serta perkembangan teknologi yang menuntut adaptasi cepat.

Namun demikian, Sri Mulyani tetap optimis. Dalam berbagai kesempatan, ia menekankan pentingnya transparansi, integritas, dan profesionalisme sebagai fondasi utama reformasi sistem perpajakan. Dengan prinsip-prinsip tersebut, ia berharap bahwa target penerimaan negara pada 2025 dapat tercapai sesuai rencana.

Penutup

Peluncuran Joint Program oleh Sri Mulyani menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah tidak tinggal diam dalam menghadapi tantangan perpajakan nasional. Kolaborasi lintas direktorat, pemanfaatan teknologi, serta pendekatan berbasis data menjadi kunci utama untuk menggenjot penerimaan negara secara signifikan.

Dengan dukungan penuh dari Presiden Prabowo dan seluruh jajaran Kementerian Keuangan, program ini diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Sebagai penanggung jawab fiskal negara, Sri Mulyani menunjukkan komitmen kuat dalam menciptakan sistem perpajakan yang efisien, adil, dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Semoga langkah-langkah strategis ini menjadi fondasi yang kokoh bagi stabilitas ekonomi nasional di masa mendatang.